JABABEKA NEWS - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta pada Selasa, 12 April 2022.
Aksi massa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), BEM STIE Muttaqien, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) tersebut meminta DPRD Kabupaten Purwakarta untuk mengaudit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Purwakarta.
Pasalnya, dalam LKPJ Bupati Purwakarta, mahasiswa menyoroti tiga hal terkait tingkat pengangguran pemuda, kesejahteraan dan kesehatan publik.
Baca Juga: Ma’rifatullah Adalah Puncak Ilmu dan Awal Menuju Kesempurnaan Iman
Berdasarkan data dari data BPS 2018-2021, tingkat Pengangguran Terbuka (PTP) Pemuda Purwakarta selalu konsisten diangka 20.00 persen.
"Perlu ada kebijakan strategis yang berorientasi pada penuntasan masalah pengangguran pemuda," ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Miqdad Amr pada Selasa, 12 April 2022.
Masih menurut Miqdad, dari data BPS 2021 masyarakat Purwakarta sebanyak 41,80 persen dengan pengeluaran < Rp. 300.000/Kapita per Bulan. Sedangkan garis kemiskinan ialah Rp.378.287/Kapita per Bulan.
Baca Juga: Kebahagiaan Tertinggi Bagi Seorang Muslim Adalah Mengenal Allah SWT
"Dari data BPS 2021, sebanyak 41,8 persen masyarakat purwakarta yang terancam kemiskinan." sambungnya.
Tak hanya itu, mahasiswa meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan adil untuk seluruh masyarakat Purwakarta.
"Seharunya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk memberikan pandangan tentang penyampaian LKPJ Bupati Purwakarta. Keberpihakan ini menjadi landasan sebagai tanggung jawab aktivis mahasiswa di Purwakarta," tegas Miqdad.
Baca Juga: Rahasia Dibalik Seseorang yang Lemah Lembut
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan aspirasi terhadap Pemerintah terkait sejumlah hal yang menjadi isu nasional.
Ada tiga tuntutan aspirasi yang disuarakan mahasiswa, di antaranya menuntut pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM, menolak kenaikan PPN 11 persen dan stabilisasi harga minyak goreng.
"Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta menegaskan sikap untuk turun kejalan demi mempertegas keberpihakan mahasiswa kepada masyarakat. Keberpihakan ini menjadi landasan sebagai tanggung jawab aktivis mahasiswa di Purwakarta," pungkasnya.***