Network
JABABEKANEWS.COM - Pada tanggal 29 Juli 2023 lalu, KPU telah mengumumkan nama - nama calon anggota KPU Kab/Kota yang telah lulus Seleksi, Pengumuman KPU lebih awal dari Bawaslu yang baru mengumumkan pada tanggal 31 Juli hingga 1 agustus 2023 lalu di seluruh indonesia tak terkecuali di Jawa Barat.
Namun demikian pengumuman Hasil seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di kab/kota di Jawa Barat mendapat banyak reaksi dan tanggapan di masyarakat maupun dicalon anggota KPU dan Bawaslu kab/kota di Jawa Barat.
Tak terkecuali, Sekjend Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jawa Barat, Septian Insan Wibawa, Septian menilai sudah selayaknya Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu di Kabupaten/Kota di Jawa Barat menunjukan data penilaian calon anggota KPU dan Bawaslu kab/kota ke publik.
Baca Juga: PC SEMMI Kota Cimahi Apresiasi Respon Cepat Polisi Proses Aduan Masyarakat
Baca Juga: Tertidur lama, HMI Kembalikan Musda KNPI pada Konstitusi
Hal ini menurut Septian, agar tidak menimbulkan riak dan gemuruh di masyarakat seperti di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Majalengka dan beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.
Mengingat Timsel KPU dan Bawaslu sebagai lembaga publik yang sama - sama sangat memperhatikan keterbukaan informasi publik yang menjadi bagian dari Komitmen kedua lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di negeri ini, terang Septian.
"Timsel KPU atau pun Bawaslu hanya mencantumkan nama-nama yang lulus seleksi tanpa memberikan keterangan secara mendetail soal penilaian atau pun aspek pendukung lainnya yang menyebabkan bakal calon itu layak sehingga dinyatakan lulus" terang Septian melalui keterangan tertulisnya kepada Jababeka.pikiran-rakyat.com, Sabtu 5 Agustus 2023.
Oleh karenanya, lanjut Septian, Timsel KPU atau Bawaslu Jabar dirasa perlu untuk menunjukan hasil penilaian secara transparan ke publik tidak hanya deretan nama.
"Prosesnya publik tidak tahu, bagaimana penilaian itu dilakukan hingga disebut lulus itu pertimbangannya bagaimana, bisa jadi ada dugaan penyimpangan karena publik tidak mengetahui proses penilaian yang dianggap tertutup," beber Septian.
Septian juga mengatakan, SEMMI sebagai lembaga kemahasiswaan di Jawa Barat akan terus mengawal lahirnya sosok penyelenggara di daerah Jawa Barat.
"SEMMI akan terus berupaya mendorong demokrasi yang transparan, jujur, adil, dimulai dari terbukanya proses penilaian penyelenggara Pemilu baik itu di Bawaslu atau KPU yang ada di Jawa Barat," jelasnya.
Lebih lanjut, Septian menilai Timsel KPU dan Bawaslu Sebagai lembaga publik sudah selayak nya menjalankan UU NO 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Didalam UU KIP NO. 14 tahun 2008 pada Pasal 9, 10 dan 11 Bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, memang di dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini terdapat Informasi yang dikecualikan pada pasal 17,18 hingga Pasal 20.
"Tapi saya rasa dalam hal ini mengumumkan data penilaian calon anggota KPU dan Bawaslu Kab/Kota bukan termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan," demikian pungkasnya.***
