JABABEKANEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat untuk periode 2023 hingga 2028.
Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat nantinya akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu di daerah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut diketahui, setelah KPU RI melakukan pengumuman penetapan calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat.
Dikutip Jababekanews.com dari pengumuman resmi KPU RI, berikut ini nama-nama yang lolos menjadi pejabat KPU Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028.
1.Abdullah Sapi'i
2.Adie Saputro
3.Ahmad Nur Hidayat
4.Aneu Nursifah
5.Hari Nazarudin
6.Hedi Ardia
7.Ummi Wahyuni
Baca Juga: KPU RI Batalkan Penerapan Model 2 Panel Penghitungan Suara
Baca Juga: KPU Jawa Barat Umumkan Rekrutmen Calon Anggota KPU Kabupaten Subang Periode 2023-2028
Tugas KPU Provinsi adalah sebagai berikut:
Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
KPU Provinsi bertugas untuk merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi, serta menetapkan jadwal tahapan pemilu.
Menyusun tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
KPU Provinsi bertugas untuk menyusun tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. KPU Provinsi bertugas untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu. KPU Provinsi bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu di tingkat provinsi.
Selain tugas-tugas tersebut, KPU Provinsi juga memiliki tugas-tugas lain, antara lain:
Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi.
Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU Pusat.***