Network
JABABEKA NEWS - Koalisi Transisi Ekonomi Hijau (K-TEH) dengan berbagai latar keilmuan dan profesi, mengeluarkan pernyataan sikap untuk mendorong perubahan strategis sektor perekonomian agar mengedepankan praktik keberlanjutan dengan mengutamakan masa depan manusia dan alam.
Pernyataan sikap ini dikeluarkan dalam sebuah diskusi daring dengan tema “Menuju Indonesia yang Hijau, Sejahtera dan Berkeadilan.”
"Berbagai kajian dan fakta lapangan dari para peneliti dalam dua laporan IPCC sudah lebih dari cukup untuk membuat dasar urgensi kita bergerak meninggalkan ekonomi yang berbasis sektor industri ekstraktif menuju keberlanjutan,” ujar Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
Baca Juga: Data dari BNPB Menunjukkan Intensitas Bencana Hidrometeorologi di Indonesia Terus Meningkat
Tiza Mafira, Climate Policy Initiative menjelaskan bahwa pencapaian transisi ekonomi hijau memerlukan pendanaan yang signifikan. Di tengah keterbatasan dana, porsi anggaran untuk kegiatan beremisi tinggi masih lebih besar daripada anggaran hijau. Akibatnya, investasi swasta pun belum maksimal mendukung pengembangan energi terbarukan.
Di sektor energi, mengacu data pemerintah, porsi EBT baru mencapai 11.5% pada 2021, sedangkan targetnya 23% pada 2025. Dalam kategori EBT, masih banyak rencana membuat energi kotor seperti batu bara, untuk ‘dihijaukan,’ ketimbang mendorong porsi energi surya dan bayu. “Padahal animo masyarakat dan sektor swasta semakin besar untuk menggunakan dua sumber energi yang ketersediaannya tanpa batas ini,” sebut Berly Martawardaya dari INDEF.
Melihat berbagai fakta yang ada, Indonesia masih belum bergerak secara masif menuju ekonomi sirkular.
Baca Juga: Untuk Mencegah Penasan Global Bahan Bakar Fosil Harus Tetap Berada di Bawah Tanah Hingga 2050
Menuju perhelatan G20 yang akan berlangsung tahun ini di Indonesia, pemerintah bisa menunjukkan keberpihakan pada aspek keberlanjutan dengan mengutamakan usaha-usaha mandiri, ketimbang menunggu kucuran bantuan internasional.***
