Network
JABABEKA NEWS - Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta Iman Abdurachman, SE bersama unsur Disdik, DPMD, dan Bapenda mengikuti Kegiatan Evaluasi dan Advokasi Implementasi Perpres 75 Tahun 2019 dan 64 Tahun 2020 Beserta Regulasi dan Turunannya.
Acara digelar serempak se-Provinsi Jawa Barat, bertempat di Ruang Kerja Asda II, komplek Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi setingkat Kabupaten/Kota yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 terkait besaran iuran Jaminan Kesehatan berikut penganggarannya.
Baca Juga: Wagub Jabar Ingatkan Pengurus IRMA Komitmen Tingkatkan Moral Iman dan Takwa
"Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," bebernya seperti dilansir dari IG Prokopim Purwakarta.
Ditambahkannya, Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa kesehatan itu adalah kebutuhan dasar yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara.
"Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini mendorong peran pemda dalam mendukung program JKN sebagai program prioritas nasional," paparnya.
Baca Juga: Rincian Biaya Layanan Sertifikasi Halal KemenagTerbaru 2022
Lebih lanjut ia menerangkan, program jaminan kesehatan mengedepankan prinsip gotong royong. Orang sehat membantu orang sakit, orang yang mampu membantu orang yang kurang mampu.
Diketahui, Dalam diskusi juga dibahas mengenai dana BPJS yang dianggarkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota serta tunggakan iuaran BPJS daerah. ***
