JABABEKA.COM Ketua DPD KNPI Purwakarta diperpanjang telah menginstruksikan kepada seluruh PK KNPI di Kecamatan untuk segera melaksanakan Musyawarah Kecamatan.
Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh para Pimpinan Kecamatan KNPI di masing-masing kecamatan.
Musyawarah Kecamatan PK KNPI di kecamatan, kemudian menghasilkan berita acara MUSCAM untuk mendapatkan penetapan dari ketua DPD KNPI Purwakarta diperpanjang, namun buah nya menjadi simalakama, ketika berita acara muscam terlahir di bulan mart 2022, tetapi penetapan nya di bulan januari 2022, melalui Surat Keputusan Ketua DPD KNPI Purwakarta.
Jelas ini adalah model adminstrasi yang keliru dan cenderung mengada - ada, dan istilah nya kemudian berkembang sebagai Mall Admintrasi, karena semestinya tanggal yang lebih dulu lahir itu berita acara, baru kemudian di susul oleh kelahiran SK.
Akibat Praktek Mall Administrasi tersebut, kemudian berpengaruh pada kekisruhan musda yang berbuah di pending karena berpotensi unlegitimated, dan langkah delegasi dari DPD KNPI Jawa Barat sudah tepat dengan mengambil alih pelaksanaan dan menunda nya sampai batas waktu yang ditentukan kemudian oleh pihak DPD KNPI jawa barat.
Sampai batas waktu nya tertanggal 30 oktober 2022, pihak DPD KNPI Jabar, sebelum nya diberitahukan melalui surat edaran, dan di antara klausal nya memberikan keleluasaan pada PK untuk dapat merekomendasikan kandidat menjadi calon Ketua DPD knpi purwakarta.
Baca Juga: Mencengangkan! Akmal Marhali Pastikan STY Bertahan di Timnas Berkat Ratu Tisha
Namun tafsir itu menjadi keliru, ketika difahami bahwa PK KNPI kecamatan tidak hanya dapat memberikan rekomendasi untuk para kandidat, tetapi juga bisa menjadi peserta dan bahkan memiliki hak suara, hanya dengan melampirkan berita acara dan bukan dengan melampirkan surat keputusan penetapan pengurus PK KNPI kecamatan.
Point ini kemudian memancing kekisruhan kedua, karena perbedaan tafsir terhadap AD/ART, bahwa syarat menjadi peserta musda itu dengan melampirkan surat keputusan penetapan pengurus PK KNPI kecamatan dan bukan dengan hanya melampirkan berita acara pengesahan hasil pemilihan Ketua PK KNPI Kecamatan.
Pada sisi ini pentafsiran menjadi keliru terhadap surat edaran dari DPD KNPI Jawa Barat.
Kenapa demikian...?
Baca Juga: Gunjingan Buat 4 Pemain Timnas Indonesia Setelah Asnawi di Korea Selatan
Karena meskipun dengan adanya berita acara, Pimpinan PK KNPI Kecamatan adalah sah sebagai ketua terpilih, namun tidak berarti bisa menjadi peserta musda, karena peserta musda sudah di atur dengan melampirkan Surat Keputusan, dan fungsi surat edaran hanya memberitahukan bahwa dengan kekuatan berita acara hasil muscam, menempatkan posisi PK KNPI Kecamatan bisa memberikan rekomendasi untuk para kandidat menjadi calon ketua DPD KNPI Purwakarta pada musda yang segara digelar pada tanggal 30 Oktober 2022.
Alasan ini kemudian berkembang kembali dalam arus berfikir di sebagian besar peserta, untuk meminta dan mendukung Presidium Sidang musda, agar menunda pelaksanaan musda, dan mengembalikan nya secara penuh kepada DPD KNPI Jawa Barat, untuk mengambil alih dan membentuk caretaker, karena tafsir nya keliru terhadap kekuatan hukum berita acara di atas, jika menjadi syarat sebagai peserta.
Sementara di sisi lain nya, ketua dan pengurus DPD KNPI Purwakarta sudah dinyatakan demisioner dalam sidang musda lanjutan pertama ini, dan hal ini memastikan bahwa DPD KNPI Purwakarta tidak memenuhi syarat konstitusi untuk menggelar musda lanjutan yang kedua.**