Network
JABABEKA.COM Ketua DPD KNPI Purwakarta diperpanjang telah menginstruksikan kepada seluruh PK KNPI di Kecamatan untuk segera melaksanakan Musyawarah Kecamatan.
Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh para Pimpinan Kecamatan KNPI di masing-masing kecamatan.
Musyawarah Kecamatan PK KNPI di kecamatan, kemudian menghasilkan berita acara MUSCAM untuk mendapatkan penetapan dari ketua DPD KNPI Purwakarta diperpanjang, namun buah nya menjadi simalakama, ketika berita acara muscam terlahir di bulan mart 2022, tetapi penetapan nya di bulan januari 2022, melalui Surat Keputusan Ketua DPD KNPI Purwakarta.
Jelas ini adalah model adminstrasi yang keliru dan cenderung mengada - ada, dan istilah nya kemudian berkembang sebagai Mall Admintrasi, karena semestinya tanggal yang lebih dulu lahir itu berita acara, baru kemudian di susul oleh kelahiran SK.
Akibat Praktek Mall Administrasi tersebut, kemudian berpengaruh pada kekisruhan musda yang berbuah di pending karena berpotensi unlegitimated, dan langkah delegasi dari DPD KNPI Jawa Barat sudah tepat dengan mengambil alih pelaksanaan dan menunda nya sampai batas waktu yang ditentukan kemudian oleh pihak DPD KNPI jawa barat.
Sampai batas waktu nya tertanggal 30 oktober 2022, pihak DPD KNPI Jabar, sebelum nya diberitahukan melalui surat edaran, dan di antara klausal nya memberikan keleluasaan pada PK untuk dapat merekomendasikan kandidat menjadi calon Ketua DPD knpi purwakarta.
Baca Juga: Mencengangkan! Akmal Marhali Pastikan STY Bertahan di Timnas Berkat Ratu Tisha
Namun tafsir itu menjadi keliru, ketika difahami bahwa PK KNPI kecamatan tidak hanya dapat memberikan rekomendasi untuk para kandidat, tetapi juga bisa menjadi peserta dan bahkan memiliki hak suara, hanya dengan melampirkan berita acara dan bukan dengan melampirkan surat keputusan penetapan pengurus PK KNPI kecamatan.
Point ini kemudian memancing kekisruhan kedua, karena perbedaan tafsir terhadap AD/ART, bahwa syarat menjadi peserta musda itu dengan melampirkan surat keputusan penetapan pengurus PK KNPI kecamatan dan bukan dengan hanya melampirkan berita acara pengesahan hasil pemilihan Ketua PK KNPI Kecamatan.
